Suksesi dan Perencanaan Warisan Bisnis
Perencanaan suksesi bisnis adalah proses hukum dan manajerial yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan bisnis keluarga melewati peralihan kepemimpinan dan kepemilikan antar generasi secara terencana, terstruktur, dan meminimalkan risiko sengketa. Di Indonesia, peralihan kepemilikan bisnis melalui warisan tunduk pada ketentuan hukum waris yang berlaku bagi pewaris: KUHPerdata (non-Muslim), Kompilasi Hukum Islam (Muslim), atau hukum adat setempat.
Instrumen perencanaan suksesi yang efektif meliputi: (1) Wasiat (testament) berdasarkan Pasal 874-1004 KUHPerdata yang mengatur distribusi aset sesuai kehendak pewaris dengan tetap memperhatikan legitieme portie ahli waris paksa; (2) Trust agreement yang dapat diimplementasikan melalui yurisdiksi offshore apabila aset keluarga bersifat lintas negara; (3) Holding company structure di mana saham bisnis keluarga dipegang oleh holding sehingga peralihan dilakukan melalui pengalihan saham holding; dan (4) Hibah semasa hidup pewaris yang telah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.
Dalam praktik perencanaan warisan bisnis, advokat wajib mengkoordinasikan aspek hukum dengan penasihat pajak karena implikasi perpajakan sangat signifikan. Hibah kepada anak bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, namun peralihan saham melalui hibah tetap dapat dikenakan BPHTB apabila objeknya adalah properti. Keputusan apakah menggunakan holding domestik atau offshore structure harus mempertimbangkan regulasi CFC (Controlled Foreign Company) berdasarkan PMK No. 93/PMK.03/2019 yang dapat menentukan kapan penghasilan anak usaha asing dianggap sebagai penghasilan pemegang saham Indonesia.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..